PelanggaranKode Etik Advokat. Pengacara OC Kaligis pada tahun 2015 ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan. Perkara ini berasal dari Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Kamis 9 Juli 2015. Awal mula KPK melibatkan lima orang yaitu PTUN Medan M Idris Ramulyo 1999;12) Pengadilan ialah sebuah institusi yang keberadaannya merupakan keniscayaan dalam sebuah Negara hukum. Melalui lembaga peradilan, persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara damai di luar proses persidangan, diharapkan dapat diselesaikan melalui putusan hakim. Meskipun ada paradigma yang mengatakan bahwa PengadilanTinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Mahkamah Konstitusi Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Mengingatpengaruh yang ditimbulkan oleh adanya putusan penundaan pelaksaan Keputusan Tata Usaha Negara, maka dalam pertimbangan hukum hakim diperlukan alasan-alasan hukum secara filosofis, teoritis dan yuridis. (putusan pengadilan merupakan akta 8) Dalam hal putusan Pengadilan otentik) 11 Putusan Pengadilan harus menyangkut sengketa PengadilanNegeri merupakan Pengadilan Umum, tidak berwenang memeriksa dan 2 Republik Indonesia, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 "tentang Kekuasaan Kehakiman" mengadili perkara yang merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan TUN yang berkaitan dengan kebijakan tata usaha negara.3 Apabila suatu ketika terjadi sengketa tentang PelaksanaanKeputusan TUN yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/ Majelis Hakim/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat Keputusan TUN obyek sengketa. Obyek sengketanya adalah Keputusan TUN (beschikking). FAKTORFAKTOR YANG MEMPENGARUHI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PEMILU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK) pertimbangan lain yang digunakan Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo. dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD thRiBP.

hakim anggota dalam pengadilan tata usaha negara merupakan hakim